LAYANAN
LITIGASI
Penanganan perkara pidana umum maupun pidana khusus
Berkaitan dengan penanganan perkara pidana umum, kami berpengalaman dalam mendampingi perkara-perkara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain penipuan, penggelapan, dan penyerobotan tanah. Dalam kaitannya dengan penanganan perkara pidana khusus, kami berpengalaman dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Penanganan sengketa perdata umum maupun khusus
Berkaitan dengan penanganan perkara perdata, kami berpengalaman dalam penanganan perkara gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) pada perjanjian kredit atau utang-piutang, serta perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), misalnya dalam kasus-kasus pertanahan (agraria). Dalam kaitannya dengan perkara perdata khusus, kami berpengalaman dalam menangani perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja, baik dalam bentuk perselisihan hak, kepentingan, maupun pemutusan hubungan kerja.
Penanganan sengketa Tata Usaha Negara (TUN)
Kami berpengalaman menangani sengketa Tata Usaha Negara (TUN), termasuk dalam kaitannya dengan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Penanganan sengketa Pemilihan Umum
Dalam kaitannya dengan sengketa Pemilihan Umum (Pemilu), kami berpengalaman dalam menangani perkara melalui Mahkamah Konstitusi.
Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Di samping penanganan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi, kami juga memiliki pengalaman dalam menangani pengujian undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi.
Penanganan Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara kepailitan ataupun PKPU, kami berpengalaman dalam menangani perkara tersebut.
NON LITIGASI
Melakukan Uji Tuntas dari Segi Hukum
Uji Tuntas dari Segi Hukum acapkali digunakan bagi perusahaan yang akan melakukan aksi korporasi seperti pengambilalihan saham (akuisisi), penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pemisahan (spin-off). Hal ini sangat penting untuk mengetahui potensi risiko hukum yang timbul dalam aksi korporasi tersebut, dan dalam kaitannya dengan hal tersebut kami berpengalaman dalam melakukan Uji Tuntas dari Segi Hukum.
Membuat Pendapat Hukum dalam Kaitannya dengan Aksi Korporasi
Pendapat Hukum sangat penting bagi klien sebelum mengambil keputusan penting dan juga untuk mengantisipasi risiko hukum. Oleh karena itu, kami juga sering membuat pendapat hukum secara tertulis.
Melakukan Kajian dan/atau Perancangan Kontrak
Sebelum dilakukan penandatanganan kontrak oleh klien, kami biasanya menyarankan agar kontrak yang bersifat material dikaji atau dilakukan perancangan oleh Advokat guna mengantisipasi risiko hukum di kemudian hari.
Melakukan Kajian dan/atau Perancangan Peraturan Perundang-undangan
Dengan diberlakukannya pola otonomi daerah, setiap Pemerintah Daerah saat ini sering menerbitkan Peraturan Daerah ataupun beleid (keputusan kepala daerah). Untuk mengidentifikasi apakah regulasi yang akan diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau tidak, diperlukan bantuan Advokat. Kami berpengalaman dalam membantu pemerintah daerah melakukan kajian atau perancangan regulasi.
Restrukturisasi Utang
Restrukturisasi utang sangat diperlukan dalam hal klien debitur menginginkan adanya toleransi dari kreditur. Dalam hal demikian, kami menyarankan untuk dilakukan restrukturisasi utang.
Menyelesaikan Sengketa melalui Pola Alternatif Penyelesaian Sengketa
Dalam hal penyelesaian sengketa komersial, kami acapkali menggunakan pola alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui negosiasi, mediasi, ataupun melalui arbitrase.